Aspek Ekonomi dari Krisis Energi

Harga energi seperti minyak, gas, atau listrik digerakkan oleh prinsip penawaran dan permintaan (supply and demand). Prinsip ini dapat memicu perubahan-perubahan mendadak harga sumber-sumber energi dunia, jika terjadi perubahan penawaran dan permintaan pasar. Dalam beberapa kasus, krisis energi disebabkan oleh gagalnya pasar dalam merespons kelangkaan sumber-sumber energi. Selain itu, krisis energi juga sangat mungkin terjadi karena tidak ada atau tidak bekerjanya pasar bebas. Misalnya, beberapa ekonom menyimpulkan bahwa krisis energi tahun 1973 diperburuk oleh sistem kontrol harga.

Pasokan minyak umumnya dikendalikan oleh perusahaan-perusahaan minyak nasional dari sejumlah negara yang memiliki banyak cadangan minyak dengan harga murah, seperti UAE, Saudi Arabia, Venezuela, Norwegia, dan Kuwait. Negara-negara ini telah membentuk satu kartel, OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries).

Sejak OPEC mengontrol satu proporsi sangat besar dari output minyak dunia, OPEC memiliki pengaruh besar dalam menentukan harga minyak dunia. Misalnya, jika OPEC memutuskan untuk mengurangi kuota produksi minyak dari negara-negara anggotanya, hal ini cenderung memicu lonjakan harga minyak dunia, karena pasokan minyak ke pasar dunia akan berkurang. Hal sebaliknya, jika OPEC memutuskan untuk menambah kuota produksi minyak dari masing-masing anggotanya, harga minyak dunia di pasar global biasanya juga turun.

Kendati demikian, OPEC juga memiliki keterbatasan dalam mengendalikan harga minyak global. Misalnya, jika OPEC menaikkan harga minyak global sangat tinggi, permintaan minyak global dapat berkurang dan produksi minyak dari ladang-ladang minyak yang kurang produktif atau sumber-sumber minyak lainnya seperti tar sands dapat meraup untung. Di sisi lain, perekonomian negara-negara eksportir minyak sangat bergantung pada minyak. Oleh karena itu, setiap langkah membatasi pasokan minyak ke pasar akan dapat mempengaruhi kinerja perekonomian negara produsen minyak dunia.

Menurut saya: Pemerintah seharusnya membatasi dengan cara pengguanannya. Atau dengan cara memberi solusi dengan memberi pendidikan tentang pembangkit listrik yang bisa di bangun dari sumber daya yang ada.

Sumber: http://www.artikelekonomi.net

Peran dan Fungsi Pemerintah di Bidang Ekonomi

Semakin kompleksnya kegiatan ekonomi dan semakin tingginya keterkaitan dengan aspek-aspek kehidupan lainnya, sangat sulit bagi suatu sistem ekonomi termasuk yang paling liberal sekalipun untuk menolak kehadiran peran negara atau pemerintah dalam perekonomian.

Walaupun mekanisme pasar merupakan cara yang dikehendaki dalam memproduksi dan mengalokasikan barang, akan tetapi, mekanisme pasar sering gagal berfungsi. Kegagalan pasar akan mengurangi hasil ekonomi. Untuk memperbaiki kegagalan tersebut, seringkali menuntut campur tangan pemerintah untuk menjamin adanya efisiensi, pemerataan, dan stabilitas ekonomi.

Sejak Indonesia merdeka sudah terlihat bahwa pemerintah memegang peranan besar dalam perekonomian. Hal tersebut tercantum secara eksplisit dalam UUD 1945 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa;

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang 15enting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3: Sumber air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara, dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai salah satu pelaku ekonomi, pemerintah memiliki tiga fungsi penting dalam perekonomian, yaitu fungsi alokasi, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.
a. Fungsi alokasi, yaitu fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik, seperti pembangunan jalan raya, jembatan, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon umum.
b. Fungsi distribusi, yaitu fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.
c. Fungsi stabilisasi, yaitu fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan.

Peningkatan kehidupan ekonomi individu dan anggota masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui keberadaan sektor swasta atau Badan Usaha Milik Swasta (BUMS). Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer dengan pelaku ekonomi lainnya.

Ada beberapa alasan perlunya peran dan fungsi pemerintah dalam perekonomian, antara lain sebagai berikut:

a. Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan hukum yang dibuat pemerintah. Hukum memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian hukuman bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Hukum hanya dapat ditegakkan dengan undang-undang yang dibuat pemerintah. Dengan kata lain, peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak bisa menyelesaikan semua persoalan ekonomi, untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi.

b. Pembangunan ekonomi di banyak negara umumnya terjadi akibat campur tangan pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dampak kegagalan pasar (market failure), seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta seperti pencemaran lingkungan.

Seperti telah disebutkan di atas, salah satu fungsi negara atau pemerintah yang terpenting dalam kehidupan ekonomi, terutama berkaitan dengan penyediaan barang-barang dan jasa yang diperlukan masyarakat, dikenal dengan nama kebutuhan publik. Kebutuhan publik meliputi dua macam barang, yaitu barang dan jasa publik dan barang dan jasa privat.

a. Barang dan jasa publik adalah barang dan jasa yang penggunaannya dapat dinikmati bersama-sama dengan orang lain, contohnya jalan raya, fasilitas kesehatan, pendidikan, transportasi, telekomunikasi, air minum, dan penerangan. Dengan per¬timbangan skala usaha dan efisiensi negara melakukan kegiatan ekonomi secara langsung sehingga masyarakat lebih cepat dan lebih murah dalam menikmati barang-barang dan jasa tersebut.

b. Barang dan jasa privat adalah barang dan jasa yang produksi dan penggunaannya dapat dipisahkan dari penggunaan orang lain. Contohnya, pembelian minuman, makanan, pakaian akan menyebabkan hak kepemilikan dan penggunaan barang berpindah kepada orang yang membelinya. Barang tersebut umumnya diupayakan sendiri oleh setiap orang.

Selain itu, peran penting negara lainnya secara langsung dan tidak langsung di dalam kehidupan ekonomi adalah untuk menghindari dampak eksternalitas, khususnya dampak bagi lingkungan alam dan sosial. Pada umumnya, mekanisme pasar (sektor swasta) tidak dapat mengatasi dampak eksternalitas seperti pencemaran lingkungan, yang timbul karena persaingan antar lembaga ekonomi. Misalnya, sebuah pabrik kecap berada dalam pasar persaingan sempurna. Menurut standar industri yang sehat, pabrik tersebut seharusnya, membangun fasilitas pembuangan limbah, tetapi mereka membuangnya ke sungai. Jika pemerintah tidak mengambil tindakan tegas, antara lain dengan memaksa pabrik tersebut membangun fasilitas pembuangan pabrik, akan semakin banyak penduduk yang menderita akibat polusi limbah pabrik tersebut.

Menurut saya: Peran pemerintah sangat penting sekali seperti yang tertera di artikel. Jadi akan lebih terjalin hubungan yang yang baik apabila antara pemerintah dan bagian produksi yang kuat.

Sumber:

http://www.artikelekonomi.net

Masalah Ekonomi Negara Maju

Sebelum sampai kepada masalah pokok ekonomi yang dihadapi manusia dan negara maju, terdapat inti masalah ekonomi. Inti masalah ekonomi muncul pada saat kebutuhan manusia yang tidak terbatas berhadapan dengan sumber daya atau faktor produksi yang terbatas. Kelangkaan, yang merupakan persoalan mendasar yang terdapat dalam setiap kehidupan masyarakat memunculkan tiga masalah pokok ekonomi berkaitan dengan bagaimana menentukan pilihan.

Paul A. Samuelson (2001), seorang ahli ekonomi dari Amerika mengemukakan tiga permasalahan pokok yang dihadapi dalam perekonomian, yaitu sebagai berikut:

      1.  Barang dan Jasa Apa yang Diproduksi dan Berapa Banyak (What)?

Pertanyaan tersebut mengarah pada jenis dan jumlah barang dan jasa yang harus diproduksi dalam perekonomian karena sumber daya (faktor produksi) bersifat langka. Tidak ada perekonomian yang dapat memproduksi barang dan jasa sebanyak yang diinginkan oleh semua anggota masyarakat. Tambahan satu barang atau jasa tertentu biasanya berarti penurunan barang dan jasa lainnya. Oleh karena itu, setiap masyarakat harus memilih secara tepat barang dan jasa apa yang harus diproduksi dan berapa banyak barang dan jasa diproduksi.

2.      Bagaimana Barang dan Jasa Diproduksi dan Oleh Siapa (How)?

Pertanyaan tersebut mengacu kepada pilihan cara produksi dan pelaku produksi. Untuk menjawab pertanyaan ini diperlukan keberpihakan kepada mayoritas rakyat dengan tetap memerhatikan kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan. Pilihan cara produksi meliputi jenis faktor produksi dan teknik produksi yang digunakan. Untuk pilihan faktor produksi, di negara yang kaya sumber daya tenaga kerja pilihan jatuh kepada produksi padat karya, yaitu memproduksi barang dan jasa dengan mengoptimalkan tenaga kerja (SDM). Adapun di negara yang kaya akan sumber daya modal, pilihan jatuh kepada produksi padat modal, yaitu memproduksi barang dan jasa dengan mengandalkan modal yang sangat besar. Begitu pula dalam hal pemilihan teknologi. Misalnya, dalam pengerjaan persawahan, di negara maju pilihan jatuh kepada teknologi modern (traktor mesin), sedangkan di negara berkembang pilihan jatuh kepada teknologi sederhana (cangkul atau bajak) atau teknologi madya (traktor tangan). Di samping itu, untuk pilihan “oleh siapa?”, kegiatan produksi sudah seharusnya diserahkan kepada rakyat mayoritas, sehingga semua orang berkesempatan untuk terlibat dalam kegiatan produksi dan menikmati hasil produksi.

3.      Untuk Siapa Barang dan Jasa itu Diproduksi (for Whom)?

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan terpenting dalam memecahkan masalah pokok ekonomi. Sekali lagi diperlukan keberpihakan kepada mayoritas rakyat dengan tetap memerhatikan kemajuan ekonomi negara secara keseluruhan. Barang dan jasa yang diproduksi harus merupakan kebutuhan utama serta terjangkau oleh daya beli mayoritas rakyat.

Ketiga masalah di atas termasuk ke dalam ruang lingkup ekonomi mikro. Ahli ekonomi lain seperti Richard Lipsey (1992), menambahkan beberapa permasalahan ekonomi yang lebih bersifat makro, yaitu sebagai berikut:

a.       Tingkat Pengangguran dan Laju Inflasi

Dengan mengambil pelajaran dari negara-negara maju di era depresi besar (Amerika Serikat, Perancis, dan Jerman), tingginya tingkat pengangguran dan laju inflasi merupakan dua masalah besar yang biasanya dihadapi oleh sebuah perekonomian. Jika dalam jangka panjang kedua masalah tersebut tidak diatasi, biasanya akan berpengaruh terhadap aspek-aspek kehidupan yang lebih luas bukan hanya ekonomi, tetapi juga sosial politik, dan hukum. Untuk mengatasinya diperlukan intervensi kebijakan pemerintah yang tepat, baik melalui kebijakan fiskal maupun moneter.

b.      Kapasitas Produksi

Kapasitas produksi merupakan jumlah output yang dihasilkan suatu unit usaha. Kapasitas untuk menghasilkan komoditas dalam rangka memuaskan keinginan manusia berkembang pesat di beberapa negara, mengalami perlambatan, bahkan penurunan di beberapa negara bin. Kapasitas produksi ini tentu raja berkaitan dengan tingkat pendapatan nasional suatu negara. Tidak adanya peningkatan kapasitas produksi yang cukup, mencerminkan rendahnya pendapatan nasional. Jika demikian suatu negara akan mengalami berbagai hambatan dalam pembangunan ekonomi.

Menurut saya: Sebaiknya indonesia termasuk dalam kategori ini, jadi sebaiknya Indonesia menyeimbangkan sumber daya yang ada dengan kebutuhan nya. Agar tidak terjadi kesimpangan.

Sumber: http://www.artikelekonomi.net

Obama Bawa Peluang Perbaikan Ekonomi Indonesi

JAKARTA, KAMIS — Pengamat energi dari ReforMiner Institute Nanda Avianto Wicaksono menilai, kemenangan Barack Obama dalam pemilihan presiden AS akan memberi peluang bagi perbaikan ekonomi yang lebih baik, termasuk di Indonesia.

"Dengan terpilihnya Obama, diharapkan kondisi ekonomi AS membaik karena track record presiden yang berasal dari Partai Demokrat memiliki kebijakan yang fokus pada sektor ekonomi," katanya di Jakarta, Kamis (6/11). Barack Obama secara meyakinkan mengungguli saingannya, John McCain dari Partai Republik, dalam pemilihan presiden, Selasa (4/11) waktu setempat.

Menurut Nanda, membaiknya ekonomi AS tersebut akan berdampak positif pada perdagangan internasional sehingga ekonomi Indonesia juga meningkat dengan meningkatnya ekspor ke AS. Meski demikian, pemerintah mesti mewaspadai perbaikan ekonomi AS akan memberi ruang spekulan pada bursa komoditas, termasuk harga minyak yang melonjak lagi sehingga berdampak buruk pada APBN dan selanjutnya ekonomi Indonesia. "Namun, secara umum perbaikan ekonomi AS berdampak positif bagi ekonomi Indonesia," katanya.

Menurut saya: Pemerintaha harusnya dapat memanfaatkan kesempatan seperti ini dengan sebaik-baiknya. Agar bisa melakukan perubahan dalam hal yang baik dengan kesempatan yang ada.

Sumber:

Kompas.com